Sistem Tanam Paksa Zaman Now?

0
1118

Ketika negara punya ambisi, rupanya tak ada yang bisa menghalangi. Keinginan negara untuk menjaga ketahanan pangan, membuat negara rela mengerahkan segala daya upaya, baik yang boleh maupun yang gak boleh-boleh amat, untuk mencapainya.

Dengan dalih ketahanan pangan, semenjak tahun 2010 pemerintah sudah mulai melakukan pengembangan produksi pangan yang terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, hingga peternakan dalam sebuah lahan yang luas atau yang disebut dengan Food Estate.

Kabupaten Merauke, Papua merupakan kawasan yang menjadi target utama. Pemilihan Merauke bukan tanpa sebab, Merauke memiliki cadangan lahan pertanian yang cukup besar, ya cukup lah buat puluhan lapangan bola. Hampir semua lahannya datar sehingga sangat pas untuk dijadikan tempat pengembangan usaha agribisnis skala komersial. Tentu saja ini diharapkan dapat menarik investor untuk menghabiskan uangnya di Indonesia, ya masa cuma mau iseng-iseng babat alas sih.

Cita-citanya, melalui Merauke Integrated Food Estate (MIFE) ini, lahan-lahan di Merauke akan ditata dan diatur dalam sebuah manajemen tunggal yang terintegrasi. Skemanya kira-kira seperti ini, lahan minimal seluas 1.000 Ha akan digunakan untuk usaha tanaman pangan sebesar sebesar 70%, usaha ternak sebesar 9%, perikanan darat sebesar 8%, perkebunan sebesar 8%, dan sisanya sebesar 5% dapat digunakan untuk hal lainnya.

Dengan skema demikian, negara berandai hasil dari MIFE ini akan menjamin ketahanan pangan skala nasional, bahkan jika lebih negara dapat melakukan ekspor. Tidak hanya itu, pengelolaan skala besar yang membutuhkan uluran tangan perusahaan industri, digadang dapat menjadi magnet utama untuk menarik investor baik dari industri pangan nasional hingga internasional.

Rakyat tidak akan kelaparan, negara bisa melakukan ekspor, belum lagi pundi-pundi kapital yang didapatkan dari investor. Semuanya senang, kan?

Tapi itu semua halu, kalau meminjam istilah sobat senoparty.

Berdasarkan pengamatan dan analisis dari berbagai pakar pertanian maupun lingkungan, konsep Food Estate dalam penerapannya maupun pengembangannya, akan jauh dari angan manis atau serupa janji mantanmu dulu lah.

Setidaknya ada dua kemungkinan buruk yang bisa terjadi, petani yang justru menjadi tidak berdaya dan paling buruknya adalah kemungkinan kembalinya pertanian Indonesia ke sistem tanam paksa VOC.

Dengan berbagai payung hukum yang justru lebih memihak kepada investor dengan memberikan mereka keleluasaan yang cukup longgar terlebih lagi dalam hal pemodalan, ruang gerak petani untuk mengelola lahannya secara maksimal semakin sempit.

Investor, baik yang berupa perusahaan maupun personal, sangat berpotensi menjadi penguasa baru di kawasan pengembangan Food Estate. Mereka lantas dapat memiliki kuasa terhadap arah pertanian di kawasan Food Estate yang sangat luas itu. Tidak hanya kawasan Food Estate, ke depannya bisa jadi juga pertanian Indonesia, nah kalau sudah di level itu, petani paling cuma bisa nyengir kuda.

Karakter pertanian Indonesia yang semula family based juga dapat bergeser menjadi corporate based. Padahal pertanian family based-lah jenis pertanian yang diamanatkan oleh PBB untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara memberdayakan petani, memberikan kendali penuh kepada mereka untuk melakukan produksi hingga mengembangkannya.

Sedikit mendramatisir memang, tapi jika Food Estate menjadi sebuah cara pengembangan pertanian baru dengan dalih tercapainya ketahanan pangan, lantas apa yang membedakannya dengan sistem tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda? Wong petani kemungkinan dipaksa menanam komoditas yang diinginkan oleh pemilik modal, petani bisa saja tak diberikan otoritas untuk menentukan harga panen, mereka juga berpotensi harus menuruti seluruh kebijakan dan aturan yang tentu bisa sangat eksploitatif dan merugikan petani, mereka juga bisa saja pada akhirnya hanya menjadi pekerja di lahan yang mulanya mereka miliki alias petani gurem.

Oh, saya tahu bedanya. Mungkin Food Estate ini hampir tidak ada bedanya dengan sistem tanam paksa, hanya yang membedakannya kali ini, sistemnya dilindungi oleh negara. Negara yang kita semua percaya berharga mati. (Berliyan)