RKUHP dan Komitmen Pencapaian Kesetaraan Gender

0
1014

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana teranyar, Pasal 470, mengisyaratkan bahwa jalan menuju pencapaian kesetaraan gender di Indonesia masih cukup panjang. Dalam Pasal 470, disebutkan bahwa setiap perempuan yang menggugurkan, atau mematikan kandungannya, atau meminta orang lain menggugurkan, atau mematikan kandungannya, dapat dipidana penjara maksimal empat tahun.

Pasal ini semakin membuka lebar ruang diskriminatif yang tak memihak kepada perempuan, sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia terhadap upaya kesetaraan gender yang masih jauh dari kokoh. Pasal 470 bahkan absen menyebutkan pengecualian bagi korban perkosaan dan kondisi darurat medis. Ini dapat dilihat sebagai bentuk kemunduran, mengingat tindakan aborsi sebelumnya sudah diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Disebutkan dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa aborsi dapat dilakukan pada dua kondisi, yaitu indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Apabila ini disahkan, peraturan ini dapat dinilai sebagai kebijakan yang bersifat opresif dan sistemik. Tak hanya itu, ini juga memberi celah besar terjadinya kriminalisasi terhadap korban. Teuku Taufiqulhadi, anggota Komisi III DPR RI, menyebutkan bahwa DPR masih akan menambahkan pengecualian terhadap kondisi darurat medis untuk melakukan aborsi, namun tidak untuk korban perkosaan. Ia kemudian menambahkan bahwa dalam konteks Islam, kehamilan di usia 40 hari tidak boleh digugurkan.

Dengan argumen ini, Pasal 470 kemudian menjadi jauh dari sebuah bentuk perlindungan terhadap perempuan, melainkan sebuah peraturan yang bias dan hanya mengakomodasi salah satu ajaran agama yang dipaksakan sebagai hukum positif.  Apabila disahkan, RKUHP akan menggantikan KUHP warisan pemerintah Hindia Belanda 100 tahun yang lalu. Idealnya, RKUHP harus membawa kebaruan yang mampu mengevaluasi kekosongan peraturan yang sebelumnya dan yang jauh lebih penting adalah relevan dengan persoalan hari ini.

DPR seharusnya meneliti kembali, apakah 40 hari usia kehamilan menjadi batasan waktu yang tepat atau justru dapat menjadi pintu masuk kriminalisasi perempuan korban perkosaan yang melakukan aborsi. Terlebih lagi, Peneliti ICJR, Maidina Rahmawati mengatakan bahwa banyak korban yang tidak mengetahui kehamilannya sebelum 40 hari. Selain fakto fisiologis, kondisi psikologis dari korban perkosaan juga perlu dipertimbangkan, trauma yang dimiliki korban menjadikan baik proses pelaporan maupun tes kehamilan menjadi suatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan.

Tidak hanya akan menjadi bermasalah apabila disahkan, RKUHP yang diskriminatif terhadap korban perkosaan ini juga berpotensi menghambat upaya pencapaian kesetaraan gender yang menjadi salah satu “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).” Perlu diingat pada tahun 2017, sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia sudah menyepakati komitmen global perihal TPB, komitmen tersebut juga sudah coba ditunjukkan melalui Perpres Nomor 59 Tahun 2018, tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan pencapaian kesetaraan gender tidak luput menjadi salah satu tujuannya. Namun apabila RKUHP yang justru menjadi antitesis semangat pemberdayaan perempuan disahkan, maka kita harus pertanyakan kembali komitmen pemerintah Indonesia terhadap isu perempuan dan kesetaraan gender.  (Titin)