Pindahnya Ibu Kota dan Persoalan Kakus

1
768

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Pemindahan itu sendiri rencananya mulai dilakukan pada 2024.

Wacana pemindahan sebenarnya ini sah-sah saja, atas nama pemerataan pembangunan, atas nama daya tampung Jakarta yang semakin berkurang, atau banyak alasan lain yang jika dituliskan disini bisa jadi setebal kamus kehidupan.

Kajian mendalam mengenai pemindahan ini, kabarnya sudah dilakukan, baik kajian lingkungan, ekonomi, politik, dan setumpuk kajian lainnya. Terlepas dalam setiap kajian itu ada aroma intrik politis yang menimbulkan pro-kontra terhadap pemindahan ibu kota ini, kita dapat mencoba melihat dari sudut yang lain, dari lapisan yang paling dangkal, dekat dengan kita dan yang tak mungkin jadi bahan kajian doktoral seorang intelektual.

Seperti kita ketahui bersama, Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa struktur kementrian di 2019 -2024 akan berjumlah 34 kementrian, dan jika di asumsikan ke 34 kementrian tersebut akan berkantor di ibu kota yang baru, maka akan terjadi migrasi manusia besar-besaran  dari pulau Jawa menuju pulau Kalimantan, dimana perpindahan tersebut akan menjadi hajat besar bangsa dengan segala tetek  bengeknya.

Salah satu “hajat” yang pasti akan pindah di samping hajat-hajat yang lain adalah “buang hajat”, jika kita asumsikan bahwa 34 kementrian tersebut memiliki jumlah pegawai rata-rata 100 pegawai/kementrian, maka akan terjadi perpindahan “buang hajat” sedikitnya 3400 kali/hari baik yang berbentuk CO2, feses (kotoran), dan urine (air kencing).

Maka mari kita coba buat hitungan sederhana terhadap “perpindahan” yang akan terjadi dari Jakarta ke Kalimantan, jika saja setiap hari ada 2 sampai 3 pegawai yang melakukan ritual buang hajat perhari, maka akan ada sekitar 2,266.666666666 feses yang ikut pindah, jika kita ambil rata-rata berat feses yang di keluarkan sekitar 400gr per satu orang pegawai, maka akan ada sekitar 906,666.6666664gr feses perhari yang akan pindah dan jika dikalikan sebulan maka aka nada sekitar 27,199,999.999992gr feses perbulan, atau agar terkesan logis dan intelek maka kita akan mencoba menggunakan rumus matematika nya seperti ini:

Jumlah Pegawai X 2/3 (berat rata-rata Feses X Jumlah Hari)

3400 X 2/3(400 X30) = 27, 199,999.999992 g atau sekitar 27,199.999999992 Kg / Bulan

Jumlah sebesar itu tentu saja akan menjadi persoalan tersendiri bagi lokasi berpindah nanti, lokasi yang juga dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia. Maka muncul pertanyaan, akankah pulau tersebut mampu untuk menanggung beban perpindahan itu? atau apakah pemerintah sudah menyiapkan sebuah skema yang taktis nan jenius, yang tepat dalam pengelolaan persoalan mendasar macam tadi? Atau mungkinkah kekonyolan perhitungan ini akan disikapi sebagai sebuah kekonyolan yang tak perlu diperhitungkan dalam kajian ilmiah terkait pemindahan ibu kota? Jika benar, maka bersiaplah mendengar kisah klasik untuk masa depan, masa depan tentang alam yang tak lagi merdu untuk disenandungkan, bahkan oleh mas Duta sekalipun. (Mi’ing)

 

 

 

1 KOMENTAR

  1. […] Mari kita lihat kota dari sudut lain, kota sebagai ruang bersama. Dari sudut ini, kita akan dapati bahwa ia adalah sebuah ruang sosial yang heterogen. Heterogenitas kota melahirkan berbagai masalah dan friksi antara sesama masyarakat sebagai konsekuensi logisnya, tapi masalah itu sendiri melahirkan semacam upaya penanggulangan yang khas, yang menjadi ciri kota. […]

Comments are closed.