Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dan Peluang Keberlangsungan Hidup

0
655

Tung..!! Aku terusik dengan deringan pesan singkat di hapeku. Saat kubaca keluar pesan dari seorang teman yang isinya lebih kepada omelan, “Busyet, bukan hoax, BPJS naik 100%. Potongan gaji gue makin tinggi donk.” Aku yang terbiasa berpikiran positif, menjadi sasaran teman-teman yang ingin curhat masalah apa saja. Kali ini diskusi jadi mengarah ke BPJS kesehatan. “Yang mahal kan yang kelas I, 160.000 per bulan, kamu minta turun kelas saja biar ringan iurannya, ambil kelas III saja yang 42.000 per bulan.” saranku buatnya. Dia menjawab, “tetep aja nyesek tau…”. “Ya sudah minta aja surat keterangan miskin dari RT biar kamu bisa berobat gratis.” jawabku cepat, karena aku sudah kesal dengan alasan temanku yang agak pelit ini, dan di sisi lain aku kenal betul dia itu punya gaya hidup tinggi, sehingga paling ogah disebut misqueen (baca: miskin). Sesuai dugaan, tentu saja temanku itu menolak, dia menyebutkan bahwa Jamkesmas sekarang ini salah sasaran, banyak yang sebenarnya tidak miskin mengaku-ngaku miskin demi mendapatkan pengobatan gratis. Aku cuma bisa menghela nafas dengan melakukan rolling eyes, untung temanku tidak melihat ekspresi kekesalanku itu.

Sesuai berita yang tengah beredar, Kementerian Keuangan secara resmi mengumumkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan kurang lebih 100%. Banyak orang yang mengeluhkan hal ini seperti halnya temanku di atas. Memang tidak salah sih, khususnya untuk yang kelas I, iuran 160.000 sebulan, setahun menjadi 1.960.000, hampir setara dengan premi tahunan asuransi kesehatan swasta. Hanya saja bedanya, dengan jumlah iuran segitu banyak, BPJS Kesehatan memberikan pelayanan kelas I dan hampir seluruh penyakit ditanggung. Sedangkan pada asuransi swasta, jumlah premi segitu kamu paling banter dapat kamar rawat inap 300.000/malam, silakan riset sendiri kalau di rumah sakit itu mungkin setara kelas III atau kelas II. Belum lagi jenis penyakit yang di-cover terbatas sekali, mau operasi katarak gak akan ditanggung, mau melahirkan gak akan dibayarkan, sakit gigi dibiarin aja, banyaklah bedanya. Sehingga kalau bandingin apple to apple, BPJS kesehatan masih menawarkan lingkup perlindungan kesehatan yang lebih luas dibandingkan dengan asuransi swasta yang setara.

Tapi banyak juga yang mengeluhkan penggunaan BPJS kesehatan ribet, harus melalui fasilitas kesehatan (faskes) tingkat I dulu, semisal puskesmas, baru boleh minta rujukan ke dokter spesialis. Wajarlah gaes, aku gak mau bilang ada harga ada rupa, tapi itulah mekanisme pelayanan kesehatan pemerintah. Kalau kamu mau jalan-jalan dikit ke negara lain, mekanisme pelayanan kesehatan dari pemerintah pasti seperti itu. Berobat dulu ke puskesmas (community health center) level kelurahan or kecamatan, barulah kalau agak parah merujuk ke rumah sakit. Sehingga rumah sakit tidak menjadi “puskesmas besar”. Ibaratnya, kalau mau ngurus KTP cukup ke kelurahan, gak perlu pergi ke kantor walikota kan, apalagi ke istana negara, ntar dikira mau demo e-ktp.

Kalau kita mau belajar lagi tentang filosofi BPJS Kesehatan berbayar ini, sebenarnya ada nilai positif yang ingin dibangun. Ada mekanisme subsidi silang bidang kesehatan yang diharapkan muncul. Yang mampu bayar, yang tidak mampu digratiskan. Makanya pemerintah cenderung memaksakan kepemilikian BPJS kesehatan ke seluruh WNI. Asumsinya jika seluruh WNI yang berjumlah 200 juta orang, tiga perempatnya saja membayar iuran BPJS, maka akan terkumpul dana sedikitnya 75,6 trilyun setahun. Diharapkan dana sejumlah itu dapat membantu pengobatan rakyat miskin yang berjumlah sekitar 25,14 juta orang.

Sejak dulu kala aku termasuk orang yang sudah sadar asuransi, khususnya asuransi kesehatan. Manfaatnya sudah berkali-kali kurasakan. Pernah waktu si kecil sakit tifus dan harus dirawat selama seminggu di rumah sakit, berkat asuransi kesehatan yang kupunya, kami hanya perlu membayar beberapa puluh ribu saja untuk biaya administrasi. Selebihnya seluruh biaya pengobatan, jasa dokter, kamar rumah sakit ditanggung asuransi. Gak terbayang bila waktu itu aku gak punya asuransi, pasti sudah keluar dana berjuta-juta, menguras gaji atau tabungan. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga.

Bayangkan bila yang sakit itu adalah salah satu anggota keluarga miskin. Dengan apa mereka harus bayar biaya pengobatan? Sekedar info, garis kemiskinan Bank Dunia ada di kisaran USD 1,9 atau sekitar Rp 27 ribu dalam kurs saat ini (1 dolar = Rp 14.515). Artinya, orang disebut Bank Dunia miskin bila pengeluarannya USD 1,9 per hari. Tetapi, standar RI adalah Rp 401 ribu per bulan untuk per kepala, sehingga bila dibagi 30 hari artinya sekitar Rp 13 ribu per hari, dan itu di bawah standar Bank Dunia. Jadi kategori misqueen itu tidak hanya ditentukan oleh bekerja atau tidaknya seseorang, tetapi jika walaupun dia bekerja, namun daya belinya rendah akibat gaji yang belum mumpuni untuk membiayai anggota keluarga yang banyak jumlahnya (misal banyak anak), maka dia dapat dikategorikan keluarga misqueen.

Apa hubungannya kita, keluarga miskin, dan BPJS kesehatan? Jadi begini, seperti yang sudah dijelaskan, diharapkan ada mekanisme subsidi silang dari pembayaran iuran BPJS kesehatan. Yang mampu bayar, yang miskin gratis. Nah, sebagai pihak yang mampu bayar, seyogyanya kita berpikir bahwa uang yang kita keluarkan untuk BPJS kesehatan sangat berharga bagi keluarga miskin. Artinya secara tidak langsung kita telah membantu banyak keluarga miskin di Indonesia. Keberlangsungan hidup banyak keluarga miskin tertolong karena iuran BPJS mu. Sudahlah, tidak usah terlalu memusingkan uang yang keluar untuk iuran BPJS kesehatan, bila kita masih mampu, kita niatkan saja untuk bersedekah, dan biasanya niat baik mendapat balasan yang lebih baik. Simple kan, gitu aja kok repot (Gusdur, 1998). Semoga teman aku yang kemarin kirim pesan singkat, membaca tulisan ini. (melda)