Bom Waktu Bisnis Sawit

0
689

Kesejahteraan, barangkali menjadi slogan sekaligus impian banyak orang. Slogan tersebut menjadi kata kunci bagi calon pemerintah daerah maupun anggota dewan. Ide dasar untuk meningkatkan kesejahteraan ini kemudian pemerintah menggandeng investor. Bidang usaha yang cukup menjadi primadona baik untuk saat ini maupun jangka panjang adalah perkebunan kelapa sawit.

Permasalahan yang biasanya muncul pada tahap awal investasi perkebunan kelapa sawit adalah tumpang tindih perijinan, baik antara satu perusahaan perkebunan dengan perkebunan lain maupun antara perusahaan perkebunan dengan pertambangan. Tidak jarang juga ijin yang diberikan justru tumpang tindih dengan peruntukan lain, dalam hal ini status kawasan. Bahkan lebih jauh ada juga ijin yang diberikan justru berada di lingkungan pertanian dan perkebunan masyarakat yang produktif, semisal karet, kopi dan lain sebagainya. Konflik yang terjadi pada level demikian biasanya berakhir di pengadilan atau justru di “meja makan”. Konfliknya relatif tidak nampak karena masing-masing perusahaan akan menggunakan pendekatan hukum. Pertanyaanya mengapa ijin bisa sampai tumpang tindih? Tanyakan saja kepada yang memberi ijin.

Potensi konflik selanjutnya adalah pada saat perolehan lahan, mengingat perkebunan kelapa sawit rata-rata memerlukan luasan sampai sekitar 20.000 Ha per ijin yang diberikan dalam satu PT (Perseroan Terbatas). Dalam perolehan lahan seluas itu tidak jarang terjadi konflik antara pemilik lahan berhadapan dengan perusahaan. Konflik dengan pemilik lahan tersebut bisa dalam skala perorangan, kelompok maupun dalam jumlah yang cukup banyak sampai melibatkan beberapa desa.

Dalam skala perorangan atau kelompok biasanya yang terjadi adalah terkait ketidaksesuaian luasan, harga ganti rugi dan bahkan aksi klaim sepihak. Sementara itu dalam skala yang lebih besar isu utama biasanya menyangkut batas administrasi wilayah pemerintahan (dusun, desa, kecamatan, kabupaten).  Tapi terkadang muncul juga konflik internal desa yang disebabkan karena kurangnya transparansi dan isu korupsi oleh para aktor elit.

Anggap saja lahan telah selesai dilakukan pembebasan atau ganti rugi, konflik selanjutnya yang mengintai adalah terkait pembangunan kebun masyarakat. Bisa menyangkut prosentase luasan terhadap kebun inti, pembangunan dan pemeliharaan kebun masyarakat yang dikesampingkan. Pada tahap ini menjadi sangat krusial transparansi pihak perusahaan dan niat baik perusahaan untuk mensejahterakan masyarakat akan teruji pada tahap ini. Selesai masa pembangunan kebun titik krusial lagi adalah pada masa awal penyerahan hasil kebun. Setelah menunggu selama 4 tahun masa pembangunan masyarakat rata-rata menantikan segera dilakukan pembagian hasil namun pada usia itu tanaman sawit produksinya sangat rendah. Dengan demikian penghasilan masyarakat menjadi sangat minim, bahkan belum bisa menerima hasil. (Okenews.co.id, 05/04/2018)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here